Perubahan Dan Kesinambungan Masyarakat Indonesia Pada Masa Pemerintahan Kolonial

Perubahan Dan Kesinambungan Masyarakat Indonesia Pada Masa Pemerintahan Kolonial

Kebijakan kebijakan pemerintah kolonial – Datangnya bangsa barat ke Indonesia tujuan awalnya adalah untuk mencari sumber rempah-rempah untuk dijual ke pasar Eropa dengan keuntungan yang bisa dikatakan tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan mereka semakin menjalar, jadi mereka tidak hanya mencari rempah-rempah saja, namun ingin melaksanakan monopoli perdagangan dan ingin menanamkan kekuasaan di Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, sehingga terbentuklah kekuasaan kolonial di Indonesia. Istilah “kolonial” diambil dari nama seorang petani Romawi yang bernama Colonus. Bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial ? Kedatangan pemerintah kolonial di Indonesia telah merusak ekonomi rakyat Indonesia, yang mana mereka memaksakan monopoli di bidang perdagangan, sehingga menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa yang dirasakan rakyat Indonesia.

Berikut beberapa kebijakan dari pemerintah kolonial di Indonesia, diantaranya:

Kebijakan dari pemerintah Kolonial Portugis

1. Menanamkan kekuasaan di wilayah Maluku
2. Menyebarkan agama Katolik di daerah kekuasaan
3. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong dari portugis
4. Adanya sistem monopoli perdagangan pala dan cengkih di Ternate

Kebijakan VOC

Berikut adalah kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial belanda masa voc, yang diberi hak-hak istimewa (hak oktri) yaitu:

1. Hak membuat mata uang
2. Hak monopoli
3. Hak mendirikan benteng
4. Hak melaksanakan perjanjian dengan kerajaan Indonesia
5. Hak membantuk pasukan tentara
6. Kebijakan pemerintah kerajaan Belanda
7. Membentuk ketentaraan, mendirikan tangsi-tangsi atau benteng, mendirikan pabrik mesin atau senjata di Semarang dan Surabaya.
8. Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang kurang lebih 1.000 km.
9. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon guna kepentingan perang.
10. Membentuk kerja rodi atau tanam paksa untuk membangun pangkalan tentara

Kebijakan pemerintah Kolonial Inggris

1. Penyerahan wajib dan juga wajib kerja dihapuskan
2. Hasil pertanian dipungut langsung oleh pemerintah tanpa adanya perantara
3. Rakyat diharuskan untuk menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagi bentuk kepemilikan tanah.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda

1. Adanya kebijakan sistem tanam paksa
2. Adanya politik pintu terbuka, yang meliputi UU Agraria tahun 1870, yang berisi tentang pribumi berhak memiliki tanah dan menyewakannya, pengusaha dapat menyewa tanah dari gurbernur dalam jangka waktu 75 tahun.